RedDoorz Target Ekspansi 1.500 Properti hingga Akhir 2019

Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi memindahkan ibu kota Indonesia dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di dua kabupaten yakni Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Dengan adanya pusat pemerintahan baru, maka sejumlah instansi pusat di Jakarta akan dipindahkan.

Beragam reaksi pun bermunculan terkait kebijakan pemindahan ibu kota tersebut. Salah satunya dari pelaku usaha hotel di Bogor, Jawa Barat. Mereka khawatir pemindahan ibu kota bakal berdampak sangat serius terhadap sektor perhotelan.

Ketua Badan Pimpinan Cabang (BPC) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bogor Yuno Abeta Lahay mengatakan, kegiatan rapat yang dilakukan pemerintahan di hotel memberikan sumbangan pendapatan besar bagi bisnis hotel.

“Kalau pusat pemerintahan pindah, otomatis Kota Bogor sudah tidak menjadi lagi destinasi MICE (meeting, incentive, convention, dan exhibition) lagi,” kata Yuno, Selasa (27/8/2019).

Meskipun dari korporasi atau perusahaan swasta ada yang menggunakan fasilitas hotel untuk kepentingan MICE, jumlahnya hanya sedikit.

“Kota Bogor itu okupansinya di week day terisi oleh pemerintahan yaitu sekitar 60-70 persen,” sebut Yuno.

Dia menceritakan, pada 1 Desember 2014, pemerintah mengeluarkan surat edaran tentang larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggunakan fasilitas hotel untuk kepentingan meeting, incentive, convention, dan exhibition.

Kebijakan ini praktis membuat pendapatan pada sektor perhotelan di seluruh Indonesia khususnya Bogor sempat menurun.

“Itu jadi parameter. Ada kebijakan larangan saja pendapatan langsung menurun. Apalagi nanti kementeriannya pindah otomatis tidak ada sama sekali aktivitas,” kata Yuno.

 

Source link

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini