Pemerintah Tepis Omnibus Law Hilangkan Cuti Hamil


Jakarta – Para buruh yang tergabung dalam aliansi gerakan buruh bersama rakyat (Gebrak) hari ini demo di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Mereka menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) omnibus law cipta lapangan kerja.

Salah satu poin yang menjadi tuntutannya adalah RUU omnibus law dianggap tidak berpihak bagi kaum perempuan, karena hak cuti hamil 3 bulan dianggap jadi hilang.

Menanggapi itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso memastikan tidak ada hak cuti hamil yang dihilangkan. Menurutnya, cuti hamil bagi perempuan memang diperlukan.

“Tiba-tiba ada yang bilang penghapusan cuti hamil, saya nggak pernah ngomongin cuti hamil. Kan hamil memang perlu cuti, kita nggak akan seperti itulah. Mana ada kita urusin cuti hamil,” kata Susi di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2020).

“Substansi pun, upah minimum tidak turun. Tapi masih banyak yang bilang menentang upah minimum turun,” sambungnya.

Susi menjelaskan, pembuatan RUU omnibus law sebenarnya sudah melibatkan perwakilan buruh untuk meminta masukan. Namun, memang belum disosialisasikan karena pemerintah butuh waktu untuk menyelesaikan konsep awal sebelum disosialisasikan kepada pihak luar.

“Begitu nanti proses pembahasan, siapapun kita undang. Kita akan membuka ruang diskusi seluas-luasnya,” ucap Susi.


Simak Video “Omnibus Law, Jurus Jokowi Buat RI Jadi Pusat Gravitasi Ekonomi Global
[Gambas:Video 20detik]

Source link

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini