Kemenko Kemaritiman raih WTP laporan keuangan 2018

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penghargaan itu diberikan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2019 “Optimalisasi Informasi Keuangan di Era Digital Untuk Indonesia Maju” di Jakarta, Kamis (12/9).

Baca juga: Kemenko Maritim raih WTP ketiga kali

Kepala Biro Hukum Kemenko Kemaritiman Budi Purwanto sebagai perwakilan yang menerima penghargaan itu berharap prestasi tersebut harus dipertahankan di masa depan.

“Ini adalah sebuah proses untuk menuju perubahan dan diharapkan pada tahun yang akan datang kita harus tetap mempertahankan karena mencari lebih gampang dibanding untuk mempertahankan,” katanya dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (12/9).

Baca juga: Kemenko Kemaritiman ajukan tambahan anggaran Rp79,2 miliar

Budi menambahkan capaian opini WTP untuk LKPP Tahun 2018 itu merupakan hasil kerja keras tanpa lelah dan perjuangan seluruh lapisan di Kemenko Bidang Kemaritiman.

“Terima kasih kepada para pemimpin yang telah memberikan komitmen dan kerja kerasnya yang luar biasa, khususnya di Biro Umum, Biro Hukum, Biro Perencanaan dan Informasi, Inspektorat serta semua deputi yang telah bersama-sama bekerja keras untuk meraih dan mewujudkan pelaporan keuangan sehingga mendapatkan wajar tanpa pengecualian,” katanya.

Baca juga: Kemenko Kemaritiman dukung Sail Teluk Cenderawasih 2022

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tiga kali berturut-turut sejak 2016 hingga 2018.

Menteri Keuangan Sri Mulyani yang turut hadir dalam acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2019 itu menyampaikan bahwa keuangan negara memiliki peranan dan kontribusi penting di dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, menciptakan keadilan sosial, dan pemerataan yang semakin kuat.

“Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) perlu mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara termasuk menggunakan informasi keuangan tersebut. Opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi bagaimana pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban yang baik tersebut digunakan sebagai informasi sebagai masukan atau ‘feedback’ bagi perencanaan penganggaran selanjutnya,” katanya.

Dalam Rakernas ini, Kemenkeu memberikan apresiasi kepada Kementerian /Lembaga (K/L) yang Laporan Keuangannya memperoleh opini WTP kepada 36 (K/L). Selanjutnya, ada pula penyerahan penghargaan BMN (Barang Milik Negara) Award kepada 11 K/L dalam 3 kategori (terbagi dalam 3 kelompok K/L) yaitu Utilisasi BMN, Kualitas Pelaporan BMN, dan Sertifikasi BMN, serta 2 kategori tambahan yaitu Continuous Improvement dan Peer Collaboration.

Selain itu, dalam acara ini juga dilakukan peluncuran aplikasi Bagan Akun Standar (BAS) Mobile Online berbasis Android. Dengan aplikasi ini, laporan keuangan 542 kabupaten/kota dan 34 provinsi dapat diakses dan diunduh melalui aplikasi seluler, tidak hanya dari website.
 

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019



antaranews

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini